Komisi I DPR RI Gelar RDP Spesifik dengan Kodam VI/Mulawarman Bahas Penguatan Pertahanan di Kaltim–Kaltara
Balikpapan – Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Spesifik bersama Kodam VI/Mulawarman di Ruang Yudha Makodam VI/Mlw, Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan, Rabu (12/11/2025). Kegiatan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, M.Si., dan diikuti sekitar 100 peserta dari jajaran Komisi I DPR RI serta Kodam VI/Mulawarman.
Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.S., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPR RI. Pangdam menegaskan bahwa wilayah Kodam VI/Mlw yang menaungi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki tantangan strategis, terutama di kawasan perbatasan darat dan laut yang rentan aktivitas ilegal, ancaman hibrida, dan dinamika keamanan kawasan.
Pangdam turut memaparkan sejumlah aspek pertahanan, antara lain kebutuhan alutsista, penyiapan radar pertahanan udara, serta hambatan infrastruktur perbatasan yang memengaruhi mobilitas satuan tugas. Selain itu, ia menyoroti kesiapan komponen cadangan, potensi sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan, serta program ketahanan pangan yang tengah dijalankan Kodam VI/Mlw.
Komisi I DPR RI menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan hanya untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) di wilayah Kodam VI/Mlw, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan TNI AD. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan tercapainya Asta Cita Presiden di bidang pertahanan dan keamanan.
Komisi I DPR RI menyimpulkan bahwa Kodam VI/Mulawarman telah menunjukkan upaya nyata dalam memperkuat kesiapsiagaan pertahanan wilayah, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Komisi memberikan apresiasi atas program ketahanan pangan serta berbagai program prioritas pemerintah yang dijalankan Kodam VI/Mlw, dan memastikan bahwa kebutuhan alutsista serta materiil Kodam akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja dengan Menhan dan Panglima TNI.
Selain itu, Komisi I juga akan menyampaikan berbagai kendala infrastruktur perbatasan kepada kementerian terkait, serta mengkaji lebih dalam regulasi strategis mengenai Komponen Cadangan, kerja sama TNI–Pemda, dan dukungan terhadap perluasan tugas Babinsa sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan negara.
Kapendam VI/Mulawarman Kolonel Inf Gatot Teguh Waluyo menyampaikan bahwa RDP Spesifik ini menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan TNI AD dalam memperkuat pertahanan negara.
“Kodam VI/Mulawarman sangat terbantu dengan masukan dan dukungan Komisi I DPR RI. Hal ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja satuan, terutama dalam menghadapi tantangan strategis di wilayah Kaltim dan Kaltara,” tegas Kapendam.
Pendam VI/Mlw.
Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.S., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPR RI. Pangdam menegaskan bahwa wilayah Kodam VI/Mlw yang menaungi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki tantangan strategis, terutama di kawasan perbatasan darat dan laut yang rentan aktivitas ilegal, ancaman hibrida, dan dinamika keamanan kawasan.
Pangdam turut memaparkan sejumlah aspek pertahanan, antara lain kebutuhan alutsista, penyiapan radar pertahanan udara, serta hambatan infrastruktur perbatasan yang memengaruhi mobilitas satuan tugas. Selain itu, ia menyoroti kesiapan komponen cadangan, potensi sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan, serta program ketahanan pangan yang tengah dijalankan Kodam VI/Mlw.
Komisi I DPR RI menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan hanya untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) di wilayah Kodam VI/Mlw, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan TNI AD. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan tercapainya Asta Cita Presiden di bidang pertahanan dan keamanan.
Komisi I DPR RI menyimpulkan bahwa Kodam VI/Mulawarman telah menunjukkan upaya nyata dalam memperkuat kesiapsiagaan pertahanan wilayah, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Komisi memberikan apresiasi atas program ketahanan pangan serta berbagai program prioritas pemerintah yang dijalankan Kodam VI/Mlw, dan memastikan bahwa kebutuhan alutsista serta materiil Kodam akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja dengan Menhan dan Panglima TNI.
Selain itu, Komisi I juga akan menyampaikan berbagai kendala infrastruktur perbatasan kepada kementerian terkait, serta mengkaji lebih dalam regulasi strategis mengenai Komponen Cadangan, kerja sama TNI–Pemda, dan dukungan terhadap perluasan tugas Babinsa sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan negara.
Kapendam VI/Mulawarman Kolonel Inf Gatot Teguh Waluyo menyampaikan bahwa RDP Spesifik ini menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan TNI AD dalam memperkuat pertahanan negara.
“Kodam VI/Mulawarman sangat terbantu dengan masukan dan dukungan Komisi I DPR RI. Hal ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja satuan, terutama dalam menghadapi tantangan strategis di wilayah Kaltim dan Kaltara,” tegas Kapendam.
Pendam VI/Mlw.
Share :
Add New Comment